polindes

BAB II

ISI

2.1 Pengertian

Pondok  bersalin  desa  (polindes)  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa.

Kemitraan bidan dan dukun bayi Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah dukun bayi. Karena itu, polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Kemitraan bidan dan dukun bayi merupakan hal yang dianjurkan dalam pelayanan pertolongan persalinan di Polindes. Penghitungan cakupan kemitraan bidan dan dukun dihitung secara kumulatif selama setahun.7

Pengelolaan Polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan,sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan polindes yang baik antara keterlibatan masyarakat melalui wadah LPM dalam menentukan tariff pelayanan. Tarif yang ditetapkan secara bersama, diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan polindes sehingga dapat meningkatkan cakupan dan sekaligus dapat memuaskan semua pihak.

2

Cakupan persalinan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya:

·        ketersediaan sumberdaya kesehatan termasuk didalamnyakeberadaan polindes beserta tenaga profesionalnya, yaitu bidan desa. Tersedianya polindes dan bidan di suatu desa

·        memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan KIA, khususnya dalam pertolongan persalinan, baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan.

Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong di polindes, selain berpengaruh terhadap kualitas pelayanan ibu hamil, sekaligus mencerminkan kemampuan bidan itu sendiri baik di dalam kemampuan teknis medis maupun di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Cakupan persalinan dihitung secara kumulatif selama setahun. 

Kontribusi keberadaan polindes dalam meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak cukup besar.Disisi lain keberhasilan tersebut belum diimbangi dengan menurunnya angka kematian ibu.Pemanfaatan  polindes  masih  rendah.  Faktor yang  mempengaruhi  meliputi  kurangnya promosi, rendahnya partisipasi masyarakat, image bidan jelek dan komitmen kepemilikanoleh masyarakat rendah serta pelaporan data yang kurang lengkap, dan mutu pelayanan rendah

Pelaksanaan kewenangan bidan di Pondok Bersalin Desa (Polindes) dalam tindakan medis sudah berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku.

3

Hal ini dilatarbelakangi bahwa ternyata bidan di desa tersebut selaku pengelola Pondok Bersalin Desa (Polindes) setempat telah menyadari dan mengetahui batas kewenangannya dalam tindakan medis ketika dia menolong para pasiennya. Selain itu keberhasilan ini juga didukung oleh 3 (tiga) faktor yang sangat berkaitan yaitu:

·        faktor struktural (faktor yang berasal dari tenaga kesehatan itu sendiri),

·        faktor substansi (faktor yang mengatur batas kewenangan bidan di desa dalam melakukan tindakan medis secara hukum) dan

·         faktor kultural (faktor yang berasal dari budaya atau adat istiadat masyarakat).

Jika terjadi penyimpangan kewenangan bidan di Pondok Bersalin Desa (Polindes) dalam tindakan medis diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 363/Men.Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang

2.1 Tujuan polindes

·        memperluas jangkauan, meningkatkan mutu dan mendekatkan layanan KIA termasuk kb kepada  masyarakat.

·        Meningkatkan  jangkauan dan mutu pelayanan ANC dan persalinan normal di tk.desa

·        Meningkatkan pembinaan dukun bayi oleh bidan di desa

4

·        meningkatkan kesempatan konsultasi dan penyuluhan keseatan bagi ibu dan keluarganya, khususnya dlm program KIA, Kb, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare dan ISPA

·        meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak serta yankesh lainnya lainnya oleh bidan sesuai dengan kewenangannya.

2.2 Fungsi polindes

·        Meningkatkan mutu dan mendekatkan pelayanan KB-KIA

·        Sebagai tempat pemeriksaan kehamilan

·        Sebagai tempat persalinan

·        Sebagai tempat pelayanan kesehatan

·        Sebagai tempat konsultasi kesehatan

2.3 Syarat polindes

1. Tersedianya bidan di desa yg bekerja penuh

2. Tersedia sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidan:

·        bidan kit,

·        IUD kit,

·        sarana imunisasi dasar dan bumil,

·        timbangan BB,

·        pengukur TB,

5

·        infus set dan cairan D5%, NaCl 0,9 %

·        obat2an sederhana dan uterotonika,

·        buku2 pedoman KIA dan KB, dan kesh lainnya,

·        inkubator sederhana

3.Memenuhi persyaratan rumah sehat:

·        Penyediaan air bersih

·        Ventilasi

·        Penerangan cukup

·        Pembuangan air limbah

·         Pekarangan yg bersih  Ukuran min 3x4 m2

4. Lokasi dpt dicapai dg mudah o/ penduduk sekitarnya dan dpt dijangkau dg kendaraan roda empat

5. Tersedia tempat u/ mlkkn pertolongan persalinan dan perawatan post partum,min 1 tempat tidur 

2.4 Kegiatan di polindes          

·                 Pemeriksaan kehamilan,imunisasi  TT, deteksi resti

·                 Menolong persalinan normal dan resiko sedang

·                 Pelayanan  kesehatan ibunifas dan ibu menyusui

6

·                 Pelayanan kesehatan neonatal,bayi,balita,anak prasekolah dan imunisasi

·                 Pelayanan KB dan

·                 Pertolongan pertama pada hamil resti

2.5 Faktor penghambat Polindes

1.      kesulitan mendapatkan lokasi yang strategis seperti:

©      Bangunan polindes tampak bersih, salah satunya ditandai tidak adanya sampah berserakan

©      Lingkungan yang sehat, bila polindes jauh dari kandang ternak

©      Mempunyai jumlah ruangan yang cukup untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KIA, mempunyai ruang untuk pertolongan persalinan.

©      Tempat pelayanan bersih dengan aliran udara/ventilasi yang baik terjamin.

©      Mempunyai perabotan dan alat-alat yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan.

©      Mempunyai sarana air bersih dan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan.

2.      kesulitan menggali peran serta masyarakat

3.      bidan tidak tinggal di desa

7

4.      budaya masyarakat melahirkan di tolong oleh dukun dan melahirkan dirumahnya sendiri.

2.6    Lokasi:

·        Berada di tengah pemukiman

·        Mudah dijangkau oleh masyarakat.

·          Mempertimbangkan keamanan bidan 

2.7  Kegiatan2 yg dilaksanakan di polindes

·        Pemerikasaan  kehamilan, tmsk memberikan TT bumil dan deteksi dini resiko tinggi kehamilan

·        Menolong persalinan normal dan persalinan resiko sedang

·        Memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas dan ibu menyusui

·         Memberikan yankesh neonatal, bayi, anak, balita, dan anak prasekolah srt imunisasi dasar pd bayi

·        Memeberikan pelayanan KB

·        Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pd kehamilan, persalinan dan resiko tinggi baik ibu dan bayinya

·        Menampung rujukan dr dukun bayi dan kader

·        Merujuk kelainan ke fasilitas yang lbh maju

·         Melatih dan membina dukun bayi dan kader

8

·        Memebrikan penyuluhan kesehatan dan gizi bumil dan anak serta peningkatan  penggunaan ASI

·        Mencatat dan melaporkan kegiatanyaang dilaksanakan kepada puskesmas setempat 

·         

2.8  Pelaksana polindes

·        Bidan desa setempat bekerjasama dg kader dan dukun bayi

·        Bimbingan dan pengawasan oleh kepala puskesmas

·        Pembiayaan, biaya jasa ditetapkan secara musyawarah bersama masyarakat serta disesuaikan dengan  kemampuan masyarakat.

·        Untuk operasional polindes tidak diperlukan surat izin, cukup dilaporkan  dan dicatat pada puskesmas setempat

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency dasar (PONED)

A.      Pengertian PONED

PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih.

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial  Dasar dapat dilayani oleh puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disipakan untuk mealkukuan pertolongan pertama gawat darurat obstetri dan neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan PONED.

B.      Batasan Dalam PONED :

Dalam PONED bidan boleh memberikan

a.       Injeksi antibiotika

b.      Injeksi uterotonika

c.       Injeksi sedative

d.      Plasenta manual

e.       Ekstraksi vacuum

f.       Tranfusi darah

g.      Operasi SC

C.      Puskesmas PONED

Puskesmas PONED memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan langsungterhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan desa dan Puskesmas. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tetentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Rumah Sakit PONEK.

D.      Indikator kelangsungan dari PUSKESMAS PONED adalah :

·         Kebijakan tingkat PUSKESMAS

·         SOP (Sarana Obat Peralatan)

·         Kerjasama RS PONED

·         Dukungan Diskes

·         Kerjasama SpOG

·         Kerjasama bidan desa

·         Kerjasama Puskesmas Non PONED

·         Pembinaan AMP

·         Jarak Puskesmas PONED dengan RS

E.       Kriteria Rumah Sakit PONED yaitu :

·         Ada rawat inap

·         Ada Puskesmas binaan – Rumah Sakit tipe C

F.       Alur Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal.

Sistim rujukan pelayanan kegawatdaruratan meternal dan neonatal menagcu pada prinsip utama kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif dan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas pelayanan.

Setiap kasus dengan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal yang datang ke Puskesmas PONED harus langsung dikelola sesuai dengan prosedur tetap sesuai dengan

Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal.setelah dilakukan stabilisasi kondisi pasien, kemudian ditentukan apakah pasien akan dikelola di tingkat Puskesmas PONED atau dilakuakn rujukan ke Rumah Sakit PONEK untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

·         Masyarakat dapat langsung memanfaatkan semua fasilitas pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

·         Bidan di Desa dan Polindes dapat memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat. Selain menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan normal, Bidan di Desa dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada puskesmas, Puskesmas PONOD atau Rumah Sakit PONEK sesuai dengan tingkat pelyanan yang sesuai.

·         Puskesmas PONED mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil / ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir baik yang datang

sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan desa dan Puskesmas. Puskesmas PONED dapat melakukan peneglolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Rumah Sakit PONEK.

G.     Pengembangan Puskesmas PONED 24 jam

Pembentukan sistem rujukan diantara Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK 24 jam merupakan rangkaian upaya percepatan penurunan AKI dan AKB> langkah utamanya yaitu:

·         Peningkatan deteksi dini dan pengelolaan ibu hamil dengan resiko tinggi, cakupan pertolongan persalian oleh tenaga kesehatan serta pengelolaan komplikasi kehamilan dan persalinan berkaitan dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal melalui aktivasi, efisiensi adan evektivitasisasi mata rantai rujukan.

·         Peningkatan cakupan peneglolaan kasus dengan komplikasi obstetri dan neonatal.

·         Pemantapan  kemampuan pengelola program di tingkat Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penatalksanaan, pemantauan dan penilaian kinerja upaya penurunan AKI.

·         Peningkatan pembinaan teknis dalam bentuk pelatihan klinik untuk keterampilan PONED untuk bidan desa, dokter dan bidan puskesmas PONED dengan menggunakan buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Mternaldan Neonatal, Modul Keterampilan Klinik Standar, pelatiahn terkualifikasi dari Jaringan Pelatihan Klinik Kesehatan reproduksi (JNPK-KR).

H.      Pencatatan

Dalam melaksanakan PONED diperluakn pencatatan yang akurat pada masing-masing tinkat pelayanan. Format yang tersedia dalam PONED antara lain:

·         Pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (SP2TP)

·         KMS bumil / buku KIA

·         Register Kohort ibu dan bayi

·         Partograf

·         Kartu Persalian Nifas

·         Laporan hasil audot maternal perinatal

·         Pemantauan wilayah setempat – kesehatan ibu dan anak ( PWS-KIA)

·         Form manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

I.        Pelaporan

Pelaporan hasil kegiatan dilakuakn secara berjenjang dengan menggunakan format yang sesuai dengan buku pedoman AMP yaitu:

·         Laporan Polindes / bidan di desa ke puskesmas

·         Laporan dari puskesmas ke Dinkes Kabupaten/Kota

·         Laporan dari RS PONEK di Kbupaten/Kota ke Dinkes Kabupaten/Kota.

·         Laporan Dinkes kabupaten/kota ke Dinkes Propinsi.

J.        Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh institusi yang berada secara fungsional satu tingkat di atasnya secara berjenjang dalam satu kesatuan sistem. Hasil pemantaun harus dimanfaatkan oleh unit kesehatan masing-masing dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan serta perencanaan ulang manajemen pelayanan melalui:

·         Pemanfaatan laporan

·         Laporan yang diterima bermanfaat untuk melakukan penilaian kinerja dan pembinaan

·         Umpan balik

Hasil analisa dikirimkan sebagai umpan balik dalam jangka waktu 3 bulan dari Dinkes Kabupaten/kota ke puskesmas PONED atau disampaikan melalui pemantauan review Program Kesehatan Ibu dan Anak secara berkala di Kabupaten/Kota dengan melibatkan ketiga unsure pelayanan Kesehatan tersebut di atas.

K.      Evaluasi

Evaluasi pelakasaan pelayanan PONED dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap semester dalam entuk evaluasi tengah tengah tahun dan akhir tahun.

Beberapa aspek yang dievaluasi antara lain:

Ø  Masukan (input)

·         Tenaga

·         Dana

·         Sarana

·         Obat dan alat

·         Format pencatatan dan pelaporan

·         Prosedur tetpa PONED

·         Jumlah dan kualitas pengelolaan yang telah dilakukantermasuk case fatality rate.

Ø  Proses

·         Kualitas pelayanan yang diberikan

·         Kemampuan. Keterampialn dan kepatuhan tenaga pelaksana pelyanan terhadap Prosedur Tetap PONED.

·         Ferkuansi pertemuan Audit Maternal Perinatal di Kabupaten/Kota dalam satu tahun.

Ø  Hasil (output)

·         Kuantitas

Jumlah dan jenis kasus PONED yang dilayani

Proporsi kasus terdaftar dan rujukan baru kasus PONED di tingakt RS kabupaten/kota.

·         Kualitas

Case Fatality Rate

Proporsi jenis morbiditas ibu dan bayi

Pesponse Time.

L.       Program Menjaga Mutu Perlayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 24 Jam.

Dari unsure masukan telah ditetapkan bahwa untuk pelayanan obstetri danneonatal emergency komprehensif harus tersedia:

·         Ruang rawatinap yang leluasa dan nyaman

·         Ruang tindakan gawatdarurat dengan instrument dan bahan yang lengkap

·         Ruang pulh atau observasi pascatindakan

·         Tenaga kesehatan yang berkualitas sebagai pelaksana obstetri dan emergency komprehensif

·         Protocol pelaksana dan uraian tugas pelayanan (termasuk koordinasi internal).

M.    Pelayanan obstetric dan Neonatal Emergency Dasar Puskesmas danPuskesmas Perawatan.

Ø  Administrasi

a.    Fasilitas kegawatdaruratan harus dikelola dan diselenggarakan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b.   Penyelengaraan unit gawat darurat harus didasarkan pada panduan pelayanan dan prosedur yang tertulis.

c.    Dokter dan bidan sebagai penanggung jawab unit, bekerjasama secara terpadu dan harus dapat memberikan jaminan pemantauan dan penilaian secara berkala dari kualitas, keamanan dan ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan.

d.   Setiap petugas kegawatdaruratan baru yang ditugaskan pada unit gawatdarurat harus menjalani program orientasi secra formal yang menjelaskan tentang misi unit gawatdarurat, standar prosedur pelayanan gawat darurat dan tanggung jawab masing-masing.

e.    Setiap petugas unit gawatdarurat harus selalu menjaga dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya secara professional agar dapat selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.

f.    Tugas dan tanggungjawab dokter, bidan, perawat serta petugas kesehatan lain pada unit gawat darurat harus dijelaskan secara tertulis.

g.   Sesuai dengan hokum, peraturan dan standar pelayanan yang ada, penyaringan untuk setiap pasien yang masuk untuk mendapatkan pelayanan harus dilakukan oleh seorang dokter atau bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

h.   Penilaian dan stabilisasi pasien dengan kegawatdaruratan sampai tingkat yang optimal, harus tersedia untuk setiap pasien yang masuk dengan kegawatdaruratan medis.

i.     Dokter bertanggung jawab pada setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

j.     Unit gawat darurat harus menyediakan registrasi terkontrol (controlled register) atau “log” untuk setiap pasien yang memerlukan perawatan kegawatdaruratan.

k.   Catatan medic yang sesuai dan sah harus dibuat untuk setiap pasien yang memerlukan perawatan kegawatdaruratan.

Ø  Penugasan (staffing)

a.      Petugas pelaksana pelayanan kegawatdaruratan yang memiliki kualifikasi dan terlatih dengan baik secara professional, termasuk dokter, bidan dan perawat merupakan staf unit gawatdarurat selama waktu pengoperasiannya.

b.      Dokter puskesmas memimpin secara langsung pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang dilaksanakan di puskesmas dan harus:

·         Memiliki sertifikat pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar (PONED), life saving skills (LSS), atau kualifikasi lain yang sejenis.

·         Memperlihatkan kemampuan dalam pengelolaan dan administrasi pelayanan klinik pada unit gawatdarurat.

·         Memiliki pengetahuan tentang operasinalisasi sistem kegawatan medic dan jaringan kegawatdaruratan medic regioanal.

·         Memberikan jaminan bahwa staf unit gawat darurat memiliki kualifikasi dan telah mendapatkan pendidikan / pelatihan yang sesuai.

c.       Staf unit gawatdarurat merupakan bagian dari proses administrasi umum dalam puskesmas.

d.      Dokter dan bidan yang bekerja harus telah mengikuti pelatihan, memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan dan pengobatan kasus dengan kegawatdaruratan untuk setiap pasien yang memerlukan pelayanan kegawatdaruratan, sesuai dan tidak bertentangan dengan hak serta kewenangan masing-masing.

e.       Setaip petugas yang melakukan pelayanan di unit gawat darurat harus:

·         Membuktikan kemapuan sebalum pada unit gawat darurat atau telah mengikuti dan melaksanakan program pendidikan kegawatdaruratan.

·         Mendemonstrasikan / membuktikan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk penyelengaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

f.       Harus ada perencanaan yang jelas untuk penyediaan tambahan tenaga medis pada saat ada kebutuhan mendadak atau bencana alam.

Tabel kebutuhan minimal, peran dan fungsi tenaga pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di puskesmas dan puskesmas dengan perawatan.

No	Jenis Tenaga	Tugas Umum	Tugas Khusus	Jumlah
1	Dokter umum	Penyelenggaraan pelayaan medic	Operator pada tindakan operatif obstetri sesuai kewenangan Dokter jaga	2
2	Bidan pelaksana	Pelayanan asuhan kebidanan	Membantu persiapan dan pelaksanaan tindakan operasi Pemprosesan alat	2
3	Perawat	Asuhan keperawatan		2
4	Petugas laboratorium	Pelayanan pemerikasaan penunjang		1
5	Pekarya kesehatan	Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan		2
6	Peugas administrasi	Administrasi dan keuangan	Catatan medik	1

N.     Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar POLINDES dan PUSTU

Ø  Administrasi

a.       Penyelenggaraan unit gawat darurat harus didasarkan pada pandangan pelayanan dan prosedur yang tertulis dan sesuai dengan tingkat kewenangganya.

b.      Bidan harus dapat memberikan jaminan pemantauan dan penilaian secara berkala dari kualitas, keamana dan ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan.

c.       Tugas dan tanggungjawab bidan harus dijelaskan secara tertulis

d.      Sesuai dengan hukum, peraturan dan standar pelayanan yang ada, penyaringan untuk setiap pasien yang masuk untuk mendapatkan pelayanan harus dilakukan oleh seorang bidan atau perawat yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

e.       Penilaian dan stabilisasi pasien dengan kegawatdaruratan sampai pada tingkat yang optimal, harus tersedia untuk setiap pasien dengan kegawatdaruratan medis.

f.       Bidan bertanggung jawab pada pelayanan kesehtan yang diselenggarakan, yang meliputi kegiatan medis untuk melakukan penilaian, menentukan diagnosis dan pengobatan yang dianjurkan serta disposisi untuk pasien gawat darurat.

g.      Unit gawat darurat harus menyediakan registrasi terkontrol ( controlled register) atau “log” untuk setiap pasien yang memerlukan perawatan kegawatdaruratan.

h.      Catatan medik yang sah dan sesuai harus dibuat untuk setiap pasien yang memerlukan perawatan kegawatdaruratan.

Ø  Penugasan (staffing)

Bidan yang memimpin secara langsung melaksankan pelayanan kesehtan maternal dan neonatal yang dilaksanakan di Polindes dan Pustu harus:

·         Memiliki sertifikat pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED), life saving skills (LSS) atau kualifikasi lain yang sejenis.

·         Memperlihatkan kemampuan dalam pengelolaan dan administrasi pelayanan klinik pada unit gawat darurat.

·         Memiliki pengetahuan tentang operasionalisasi sistem kegawatdaruratan medic dan jaringan kegawatdaruratan medic regional.

Table kebutuhan minimal, peran dan fungsi tenaga pelayanan kesehtan maternal dan neonatal di puskesmas pembantu:

No	Jenis tenaga	Tenaga umum	Tugas khusus	Jumlah
1	Bidan pelaksana	Penanggung jawab pelaya nan asuhan kebidanan	Persiapan dan pelaksa naan tindakan persalin an sesuai dengan kewenangan Pemprosesan alat	1
2	Petugas laboraturium	Pelayanan pemeriksaan penunjang		1
3	Pekarya kesehatan	Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan		1
4	Petugas administrasi	Administrasi dan keuangan	Catatan medik	1

Tabel kebutuhan minimal, peran fungsi tenaga pelayanan kesehtan maternal dan neonatal di polindes.

No	Jenis tenaga	Tugas umum	Tugas khusus	Jumlah
1	Bidan pelaksana	Penanggung jawab pela- yanan asuhan kebidanan	Membantu persiapan dan pelaksanaan tinda kan persalinan sesuai kewenangan Pemprosesan alat Catatan medik	1

 

                                                                                                        

	LABORATURIUM		ADMINISTRASI KEUANGAN

 

Gambar mekanisme alur rujukan pasien di puskesmas pembantu dan polindes.

O.     Tujuan PONED

PONED diadakan bertujuan untuk menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan untuk memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri.

P.      Hambatan dan Kendala dalam penyelenggaraan PONED

Hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan PONED dan yaitu :
1.Mutu SDM yang rendah
2.Sarana prasarana yang kurang
3.Ketrampilan yang kurang
4.Koordinasi antara Puskesmas PONED dan RS PONEK dengan Puskesmas Non PONED belum maksimal
5.Kebijakan yang kontradiktif (UU Praktek Kedokteran)
6.Pembinaan terhadap pelayanan emergensi neonatal belum memada

Q.     Tugas Puskesmas PONED

1. Menerima rujukan dari fasilitas rujukan dibawahnya, Puskesmas pembantu dan Pondok bersalin Desa
2. Melakukan pelayanan kegawatdaruratan obstetrik neonatal sebatas wewenang
3. Melakukan rujukan kasus secara aman ke rumah sakit dengan penanganan pra hospital.

R.      Syarat Puskesmas Poned

1. Pelayanan buka 24  jam
2. Mempunyai Dokter, bidan, perawat  terlatih PONED dan siap melayani 24 jam
3. Tersedia alat transportasi siap 24  jam
4. Mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan Dokter Spesialis Obgyn dan spesialis anak sebagai                                                                     

S.       Petugas pelaksana PONED :

1.      Dokter umum  2 orang

2.      Bidan  8 orang

3.      Perawat

4.      Petugas yang telah mendapat pelatihan PONED :

T.       Pelayanan yang dilaksanakan

Pelayanan PONED

1)      Pelayanan KIA/KB

2)      Pelayanan ANC & PNC

3)      Pertolongan Persalinan normal

4)      Pendeteksian Resiko tinggi Bumil

5)      Penatalaksanaan Bumil Resti

6)      Perawatan Bumil sakit

7)      Persalinan Sungsang                      

8)      Partus Lama                                   

9)      KPD                                            

10)  Gemeli                              

11)  Pre Eklamsia                     

12)  Perdarahan Post Partum

13)  Ab. Incomplitus

14)  Distosia Bahu

15)  Asfiksia

16)  BBLR

17)  Hypotermia

18)  Komponen pelayanan maternal

·         Pre eklamsia/eklamsia

·         Tindakan obstetri pada pertolongan persalinan

·         Perdarahan postpartum

·         Infeksi nifas

19)  Komponen pelayanan neonatal

·         Bayi berat lahir rendah

·         Hipotermi

·         Hipoglikemi

·         Ikterus/hiperbilirubinemia

·         Masalah pemberian nutrisi

·         Asfiksia pada bayi

·         Gangguan nafas

·          Kejang pada bayi baru lahir

·         Infeksi neonatal

·          Rujukan dan transportasi bayi baru lahir

U.     Faktor pendukung keberhasilan PONED Puskesmas antara lain

1)      Adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKRS, Jamkesmas)

2)      Sistem rujukan yang mantap dan berhasil

3)      Peran serta aktif bidan desa

4)      Tersedianya sarana/prasarana, obat dan bahan habis pakai

5)       Peran serta masyarakat, LSM, lintas sektoral dan Stage Holder yang harmonis.

6)      Peningkatan mutu pelayanan perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standart pelayanan minimal.

Fasilitas dan sumber daya pada level pelayanan kesehatan

Tempat	Level	SDM	Jenis Pelayanan
Polindes	I	Bidan/ bidan desa	Asuhan bayi baru lahir normal resusitasi
Puskesmas dengan Rawat Inap	I	Bidan/perawat Dokter umum	Asuhan bayi baru lahir normal Resusitasi Gangguan nafas ringan Hipotermi Hiperbilirubinemia Kejang Masalah pemberian ASI (konseling) BBLR > 1750 gr Hipoglikemi Infeksi ringan Diare dengan dehidrasi ringan
Rumah Sakit Rujukan	2	Bidan/perawat Dokter Dokter spesialis	Asuhan bayi baru lahir normal Resusitasi Gangguan nafas sedang-berat Hipotermi Hiperbilirubinemia Kejang Masalah pemberian ASI (konseling) BBLR < 1750 gr Hipoglikemi Infeksi sedang - berat Diare dengan dehidrasi sedang -berat syok